Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang penting untuk memberdayakan wanita Indonesia dalam pembangunan negara. Gerakan ini dimulai dari seminar Home Economic di Bogor tahun 1957, diikuti penyusunan tata susunan pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga oleh beberapa kementerian tahun 1961. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan fokus pada 10 aspek kehidupan.

Sejak tersebar di masyarakat tahun 1967, berkat kepedulian Ibu Isriati Moenadi, istri gubernur Jawa Tengah, gerakan ini aktif di berbagai daerah Indonesia. Salah satu strategi PKK adalah membentuk Tim Penggerak di semua tingkatan, dari desa hingga kelurahan, dengan anggota relawan tokoh dan pemuka masyarakat serta istri kepala dinas atau jawatan, termasuk tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan tim didukung anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengubah nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diperingati setiap tahun sebagai “Hari Kesatuan Gerak PKK.” PKK terus menyesuaikan diri dengan era reformasi dan otonomi daerah tahun 1999 melalui rapat kerja nasional luar biasa PKK pada tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2000 di Bandung. Hasil rapat tersebut menjadi dasar keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000. Dokumen ini kemudian dijabarkan dalam pedoman umum gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Salah satu perubahan mendasar adalah nama gerakan menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, menekankan pemberdayaan wanita dan keluarga sebagai aktor penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PKK terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman, menggalang kesadaran masyarakat tentang peran wanita dalam pembangunan dan pemberdayaan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan bangsa. Melalui peran dan upayanya, PKK berkontribusi dalam mencapai kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.